Tahap II, Tersangka Kades Pappalluang Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jeneponto

JENEPONTO, SULSEL - Pada Kamis kemarin, 24 Februari 2022. Barang bukti dan tersangka Kepada Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Ia sudah tahap II, kemarin kita sudah limpahkan berkasnya ke Kejaksan Negeri Jeneponto, " ungkap Kepala Unit (Kanit) III Reskrim Polres Jeneponto, IPDA Uji Mugni, kepada Indonesiasatu.co.id, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Mahasiswa Kembali Gelar Aksi di Kejari dan Polres Desak Usut Tuntas Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi di Jeneponto

Uji membeberkan, tersangka dan barang buktinya sudah diserahakan ke Kejaksaan Negeri Jeneponto karena berkas perkaranya sudah dianggap lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dengan demikian, kata Uji pihaknya sudah lepas tanggangung jawab karena tersangka dan barang buktinya sudah di tangan Jaksa.

Baca juga: Sehari Usai Dilantik, Kades Pappalluang Ditahan di Polres Jeneponto, Begini Kasusnya

Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Pappaluang, Muhammad Syaid langsung ditahan oleh Kepolisian Polres Jeneponto satu hari usai dilantik selaku kepala desa terpilih pada pilkades serentak 2022 beberap hari lalu.

Polres Jeneponto menetapkan Kades Pappaluang sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penggunaan dokumen palsu pendaftaran calon kepala desa pada periode pertamanya 2015.

Baca juga: Kades Pappalluang Jeneponto Terancam 7 Tahun Penjara atas Dugaan Pemalsuan Dokumen

Kasat Reskrim Polres Jeneponto, AKP Hambali mengungkapkan bahwa atas perbuatannya itu, oknum kepala Desa Pappalluang inisial MS dijerat pasal 266 ayat 2 tentang pemalsuan dokumen dengan ancama kurungan 7 tahun panjara, subsider pasal 263 ayat 1 KUHP-Pidana tentang penggunaan dokumen/akte yang seoalah olah isinya cocok dengan yang sebenarnya diancam kurungan 6 tahun penjara.

Selain itu katanya, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 20 tahun 2020 pasal 69 ayat 1 tentang sistim pendidikan nasional dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah.

Baca juga: Bareskrim Gelar Perkara Investasi Bodong Robot Trading

Disebutkan bahwa salah satu penggunaan dokumennya adalah ijazah. Adapun dokumen lainnya itu masuk dalam materi penyidik (red).

"Ijazah palsu yang digunakan itu adalah ijazah SD atas nama Muhammad Said, " ujarnya. 

Baca juga: SPMP Beberkan Temuan BPK Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Inspektorat Jeneponto

Penulis: Syamsir

Editor: Cq